A. PRINSIP DISTRIBUSI SECARA UMUM
Pada dasarnya prinsip distribusi secara umum sejauh ini dapat dikatakan belum berhasil memberikan pemerataan distribusi kepada seluruh level masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah, fakta memebenarkan prinsip distribusi umum hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam distribusi, berikut beberapa prinsip distribusi secara umum :
1. Tidak ada larangan mengenai Riba dan Gharar
2. Mekanisme distribusi dibiarkan bekerja sendiri, sehingga tidak akan terciptanya kemaslahatan.
3. Dapat terjadinya penumpukan harta.
Berdasarkan prinsip-prinsip distribusi diatas menunjukan bahwasanya prinsip distribusi secara umum belum mampu menciptakan distribusi secara adil kepada seluruh masyarakat.
B. PRINSIP DISTRIBUSI DALAM EKONOMI SYARIAH
Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi islam yang terlahir dalam Q.S Al Hasyar (59) : 7, yang artinya “agar harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya di kalangan kamu”. Prinsip tersebut memiliki beberapa arti yakni :
1. Larangan riba dan gharar
Kata riba dalam Al-Quran digunakan dengan bermacam-macam arti, seperti : tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembang, serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
Secara terminology riba didefinisikan sebagai melebihkan keuntungan dari salah satu phak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli, atau pertukaran barang sejenisnya dengan tampa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut. Dan pelarangan riba juga merupakan permasalahan penting dalam ekonomi islam, terutama dikarenakan riba secara jelas dilarang dalam Al-Quran.
Secara khusus jika dihubungkan dengan masalah distribusi, maka riba dapat memengaruhi dua masalah dalam distribusi, yakni pertama, berhubungan berhubungan dengan distribusi pendapatan antara bankir dan masyarakat secara umum, serta nasabah secara khusus dengan kaitannya dengan Bungan bank. Termaksud didalamnya antara investor dan penabung. Hal ini membuktikan bahwa islam tidak menginginkan terjadinya eksploitasi sosial dalam berbagai bentuk hubungan finansial yang tidak adil dan seimbang.
Ketika pemilik modal (bank, pemilik modal dan lain-lain) dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya, diantaranya mengambil keuntungan yang berlipat ganda untuk dirinya pada orang lain yang membutuhkan dana, maka tampa disadari ketidakadilan dapat terjadi pada transaksi ini. Pihak yang membutuhkan dana cenderung dalam kondisi yang lemah, karena membutuhkan dana untuk mencukupi kebutuhan kehidupannya maupun usahanya, namun tidak memiliki kemampuan finansial untuk mencukupinya. Eksploitasi dapat dengan mudah terjadi tampa mempertimbangkan aspek moral dan keadilan, atau bahkan kompensasi apa pun atas apa yang diminta pemilik modal pada pihak yang membutuhkan, sehingga akan berdampak pada tidak tercipta hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.
Masalah kedua yang akan timbul, yakni berhubungan dengan distribusi pendapatan antar berbagai kelompok dimasyarakat. Para pekerja dan pemilik modal yang secara riil tidak bekerja, namun memiliki dana maka dengan riba pemilik modal tersebut akan mendapatkn bagian pendapatan secara pasti dan tetap, dari bekernya para pekerja tampa harus ikut berpartisipasi dalam proses mencari keuntungan (produksi). Dalam pengertian lain dapat dikatakan bahwa pemilik modal yang tidak berpartisipasi dalam proses produksi dapat dikategorikan sebagai pengangguran terselubung karena ia tidak mendapatkan pendapatan karena ia bekerja, namun mendapat pendapatan karena orang lain serta modal atau hartanya yang bekerja.
2. Keadilan Dalam Distribusi
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, serta proporsional. Sedangkan kata keadilan dalam bahasa arab berasal dari kata “adala” yang dalam Al-Quran terkadang disebutkan dalam bentuk kata perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita.
Menurut M Quraish Shihab, berdasarkan hasil penelitiannya paling tidak ada empat makna keadilan yakni sama, seimbang, tidak berpihak, dan memelihara kewajaran.
Dari berbagai macam makna adil dan keadilan, dapat dipahami bahwa keadilan dalam distribusi, merupakan satu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi islam. Keadilan dalam distrbibusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-norma fairnees yang diterima secara universal.
Keadilan sosial yang benar ialah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran, yang ditandai dengan tingkat kesajajaran pendapatan (kekayaan) yang tinggi dlam system sosial. Serta memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, dan menjamin terwujudnya atauran yang menjamin setiap orang mendapatkan haknya berdasarkan usaha-usaha produktifnya. Di samping itu, yang tak kalah penting ialah memastikan bahwa struktur distribusi harus menjamin terciptanya hasil-hasil yang adil.
Azfalur Rahman menjelaskan bahwa islam menghendaki distribusi secra adil dengan memberikan kesamaan pada manusia dalam berusaha untuk mendapatkan harta kekayaan tampa memandang perbedaan kasta dan kepercayaan. Setiap orang boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan usaha mereka tampa batasan sosial atau peraturan. Islam juga tidak mebenarkan perbedaan kekayaan lahiriyah yang melampaui batas dan berusaha mempertahankannya dalam batasan-batasan yang wajar.
Upaya keadilan dalam distribusi dapat dilakukan dengan tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar dalam proses distribusi pendapatan dan kesejahteraan di masyarakat. Namun, juga dengan mengaplikasikan mekanisme redstribusi yang telah digariskan syariah, seperta adanya instrument zakat yang merupakan salah satu sarana mewujudkan keadilan distribusi.
3. Larangan Menumpuk Harta
Islam membenarkan hak milim pribadi, namun tidak memebenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai batas-batas yang dapat merusak fondasi sosial islam. Karena, penumpukan harta berlebihan bertentangan dengan kepentingan umum yang berimbas pada rusaknya system sosial dengan munculnya kelas-kelas mementingkan kepentingan pribadi, disamping itu penumpukan harta berlebihan dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil. karena, harta tidak tersebar dimasyarakat.
Apabila terjadi yang sedemikian tersebut dibenarkan bagi pemerintah dengan kekuasaaanya untuk mengembil harta tersebut secara paksa demi kepentingan masyarakat melalui instrument zakat, kebijakan untuk membatasi harta pribadi dapat dibenarkan dan dilakukan untuk menjamin terciptanya kondisi sosial yang sehat dan terwujudnya landasan distribusi dimasyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar